Kebijakan Mendorong Sektor Kelautan
Herman Khairon, WAKIL KETUA KOMISI IV DPR
Sumber : SUARA MERDEKA, 13Februari 2012
Sebagai negara kepulauan atau negara bahari, Indonesia mempunyai potensi sangat besar yang belum tergali secara optimal di sektor kelautan dan perikanan. Kekayaan laut, dan keindahan pantainya merupakan potensi kekuatan ekonomi yang sangat signifikan baik melalui sektor pariwisata, ataupun hasil perikanannya.
Untuk mendukung terciptanya pendapatan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan beberapa kementerian terkait lainnya terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk membangun dan menjadikan sektor ini sebagai sektor yang strategis untuk memaksimalkan potensi ekonomi itu.
Namun demikian, lagi-lagi kebijakan baik yang dikeluarkan belum menjamin hasil yang diperoleh akan baik pula. Sampai sejauh ini, sejumlah kebijakan yang telah diberlakukan sudah tergolong baik tetapi tidak demikian dengan implementasinya. Bukan sebuah apologi jika persoalan demikian disebut bukan fenomena baru, karena ia sudah sejak lama menjadi persoalan krusial, bahkan sejak Indonesia merdeka.
Justru pada era sekarang banyak upaya serius dan semakin kuat kecenderungannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang sesungguhnya. Begitu juga pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang diyakini sebagai keniscayaan masa depan Indonesia. Entah berapa kali dikemukakan sejumlah ahli dan berbagai studi bahwa pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bidang yang penting digarap terlebih karena Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar.
Sebagai gambaran umum, kondisi geografis Indonesia lebih dari 70 persen merupakan lautan. Di sisi lain ada sejumlah permasalahan yang belum bisa sepenuhnya diatasi, belum tersedianya teknologi kelautan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi dan sebagainya.
Bandingkan dengan sejumlah negara seperti Korea Selatan, Thailand, Islandia, dan Norwegia, yang relatif berhasil dalam membangun sektor perikanan dan kelautan sebagai sebuah industri yang berkontribusi besar bagi kemakmuran rakyatnya.
Bayangkan jika Indonesia bisa melakukannya, betapa besar efek menyebar (multiplier effect) yang bisa diciptakan bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat potensi yang begitu besar Indonesia berpeluang menjadi eksportir perikanan terbesar di dunia. Bukan menjadi bukannya menjadi importir, tentunya jika se-mua stakeholder serius menggarap sektor tersebut. Sejak dari hulu potensi perikanan di sektor hulu sangat besar, yaitu perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan industri bioteknologi perairan. Begitu juga di hilirnya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa potensi itu belum memberikan nilai tambah yang besar karena masih lemahnya industri sektor pengolahan produk perikanan.
Oleh berbagai sebab, seperti faktor distribusi, sebagian besar atau sekitar 60 persen dari seluruh hasil tangkapan di laut saat ini masih dipasarkan dalam keadaan mentah atau belum diolah, 22 persen diolah secara tradisional, dan 4 persen diolah secara modern. Secuil fakta itu cukup menunjukkan bahwa industrialisasi sektor perikanan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengaktualisasikan atau menjadikan fungsional sejumlah potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.
Dalam kaitan dengan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan industrialisasi sektor perikanan, KKP belum lama ini mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan sistem logistik ikan nasional. Itu, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air. Pemerintah bersama stakeholders terkait menyiapkan SLIN untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi produk perikanan. Alasannya, penyebaran distribusi ikan dari sentra produksi belum optimal, sementara aspek kontuinitas pasokan sangat diperlukan sebagai kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan perikanan. Kebijakan dengan kredo SLIN, merupakan bagian dari pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).
Apapun sebutan dan namanya, konsep tersebut merupakan sesuatu yang tepat dan perlu mendapat dukungan karena faktanya persoalan logistik dan distribusi perikanan Indonesia masih menjadi masalah serius. Bukan sesuatu yang baru terjadi bahwa pada waktu tertentu di sejumlah tempat sering kekurangan pasokan ikan dan membuat harga ikan relatif mahal yang juga berakibat rendahnya konsumsi masyarakat terhadap ikan. Kondisi ini salah satu sebabnya karena persoalan sistem logistik dan distribusi perikanan yang belum berjalan baik.
Lebih serius lagi persoalannya jika dikaitkan dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau sehingga persoalan infrastruktur (sarana dan prasarana) untuk distribusi perikanan menjadi isu yang krusial guna mengoptimalkan potensi perikanan. Logika ini sebangun dengan persoalan sektor lain yang juga menghadapi persoalan yang relatif sama. Tidak heran jika persoalan sistem logistik dan distribusi perikanan juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemantapan industrialisasi perikanan nasional, sebagai suatu kebijakan mendorong sektor kelautan.
Dengan pemetaan logistik dan alur distribusi yang baik, setidaknya secara tidak langsung bisa diharapkan tingkat konsumsi perikanan masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi kuantitas dan kualitasnya.
Diakui, sampai saat ini aspek penyebaran atau distribusi ikan dari sentra produksi belum optimal untuk mendorong tumbuhnya usaha atau industri produk perikanan agar semakin efisien dan ekonomis. Ini tantangan yang harus dijawab agar pelaku kalangan usaha perikanan tidak mengambil jalan pintas, melakukan impor ikan atau bahkan transhipment. ●