Mencegah Pelapukan Ekonomi
Agus Suman, GURU BESAR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sumber : JAWA POS, 17Februari 2012
AKHIRNYA, BPS memublikasikan kinerja perekonomian nasional 2011 pada 6 Februari lalu. Hasilnya, sebagaimana disebut banyak analis, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Pencapaian itu termasuk tertinggi dalam 15 tahun, sejak 1996. Nilai PDB 2011 mencapai Rp 7.427,1 triliun. Pendapatan per kapita juga meningkat 17,7 persen. Pada 2011, pendapatan per kapita mencapai Rp 30,8 juta (USD 3.542,9) dari Rp 27,1 juta (USD 3.010,1) pada 2010.
Meski gembira, sesungguhnya ada gambaran kerapuhan struktur perekonomian nasional yang bisa melapukkan pembangunan ekonomi. Pertama, rendahnya pertumbuhan sektor riil (tradeable sector). Sektor riil hanya tumbuh 2,98 persen untuk pertanian dan 5,56 persen untuk industri pengolahan (di bawah pertumbuhan nasional). Kontras dengan pertumbuhan non-tradeable. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 10,7 persen dan sektor keuangan, realestat, serta jasa perusahaan 6,8 persen.
Kontribusi pertanian dan industri pengolahan sebagai penyangga ekonomi menurun. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi 14,7 persen terhadap PDB, turun daripada tahun lalu sebesar 15,3 persen. Industri pengolahan turun dari 24,8 persen pada 2010 menjadi 24,3 persen pada 2011. Sektor riil terperangkap dalam ''kubangan'' pertumbuhan rendah sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran sulit diatasi. Hampir 80 persen angkatan kerja bermukim di sektor tradeable.
Kedua, dominannya Jawa dan Sumatera. Merujuk pada BPS, kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB mencapai 81,1 persen, sedangkan daerah-daerah lain hanya memperoleh sisanya. Itu menciptakan berbagai macam persoalan, mulai migrasi dari luar Jawa ke Jawa, menurunnya daya dukung pertanian di Jawa, krisis pangan, kerusuhan sosial, hingga ancaman disintegrasi bangsa.
Ketiga, semunya ukuran pendapatan per kapita. Meski naik ke Rp 30,8 juta, nilai pendapatan per kapita nasional itu kurang menggambarkan realita. Pengukuran kesejahteraan pendapatan per kapita mengabaikan distribusi pendapatan serta perubahan pola pendapatan dan pengeluaran. Buktinya, data rasio gini, untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, sepanjang 1996-2010 menunjukkan tren meningkat, baik tingkat nasional (nominal dan riil), perkotaan, maupun perdesaan. Pada 2010, rasio tersebut mencapai 0,37. Ketimpangan berpotensi menggiring meluasnya kemiskinan.
Muara Masalah
Lima tahun belakangan, ekonomi nasional tumbuh di atas 6 persen setiap tahun, kecuali 2009 karena imbas krisis global. Pada 2007 tumbuh 6,35; 2008 (6,02 persen); 2009 (4,63 persen); 2010 (6,19 persen); dan 2011 (6,5 persen). Nilai PDB meningkat setiap tahun. Pada 2007 sebesar Rp 3.950 triliun, 2008 (Rp 4.949 triliun), 2009 (Rp 5.606 triliun), 2010 (Rp 6.436 triliun), dan 2011 (Rp 7.427,1 triliun). Tapi, peningkatan itu hanya mengurangi sedikit pengangguran dan kemiskinan, bahkan menurut Bank Dunia malah bertambah.
Mengapa? Pertama, adanya Jawa dan Sumatera sentris. Sejak Orde Baru, investasi terpaku di sana. Mengacu realisasi investasi BKPM 2011, investasi di Jawa Sumatera mencapai 72,8 persen; Sulawesi 5,4 persen; serta Maluku dan Papua hanya 5,9 persen. Terjadilah disparitas pembangunan antar kawasan, khususnya KBI dan KTI. Kemiskinan dan pengangguran nasional masih berpusat di KTI yang mencapai 40 persen.
Kedua, sektor perbankan kurang menopang sektor riil, khususnya pertanian. Rasio kredit Indonesia terhadap PDB termasuk paling rendah di Asia, hanya berkisar 29,10 persen. Kalah jauh oleh Tiongkok (131,10 persen); Thailand (116,70 persen); Malaysia (114,90 persen); Singapura (102,10 persen); dan Korea sebesar 100,80 persen (Kontan, 19-25 Desember 2011).
Keberpihakan perbankan terhadap sektor pertanian sangat rendah. Laporan BI menunjukkan, dalam enam tahun terakhir (2005-2010), alokasi kredit sektor pertanian berkutat di 5 persen. Berbeda jauh dari sektor non-tradeable(jasa, komunikasi, pengangkutan, perdagangan, hotel, dan restoran) yang mencapai 15 persen.
Contohnya, Jabar dan Jatim sebagai lumbung padi nasional. Kredit perbankan di Jabar hanya Rp 3,4 triliun (2 persen dari total kredit). Di Jatim, menurut data kantor BI Surabaya, kredit hanya 2,6 persen pada 2011 atau Rp 4,58 triliun di antara total kredit Rp 190,5 triliun (Jawa Pos, 27/1/2012). Sulit memajukan sektor pertanian. Sebab, selain tingkat pendidikannya rendah, para petani sangat lemah dalam akses permodalan.
Ketiga, buruknya infrastruktur sektor riil (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan). Hampir 57 persen jaringan irigasi dan jembatan rusak berat serta lahan pertanian menyusut. Bahkan, audit Kementerian Pekerjaan Umum per Februari 2010 tentang lahan beririgasi menemukan fakta, 54 persen (1,23 juta hektare) lahan beririgasi dalam kewenangan pemerintah pusat rusak. Sisanya, di antara 763.800 hektare lahan beririgasi dalam kewenangan pemda, 425.300 ha rusak.
Jatim yang dikenal sebagai lumbung beras nasional juga mengalami penyusutan lahan pertanian. Dinas Pertanian Jatim memperkirakan, setiap tahun lahan pertanian berkurang 3.000 ha, sehingga yang tersisa hanya 1,9 juta ha.
Intervensi Perbankan
Langkah solusi harus bersumber dari tiga pijakan. Pertama, pemerintah melalui BI harus mengintervensi sektor perbankan agar menurunkan tingkat suku bunga, membatasi margin keuntungan perbankan berdasar kelompok bisnis, dan memudahkan akses permodalan bagi para petani. Yang terpenting, BI mengintervensi perbankan agar mau menaikkan rasio kreditnya yang tergolong paling rendah di dunia dan menambah alokasi kredit untuk sektor pertanian hingga 10-15 persen.
Kedua, perbaikan infrastruktur kelembagaan pertanian dan pangan. Peningkatan kualitas SDM petani, kemudahan dalam akses terhadap lembaga keuangan, perbaikan infrastruktur lahan pertanian, perwujudan ketahanan pangan, dan reformasi agraria tak bisa ditunda lagi.
Ketiga, mempercepat pembangunan KTI demi memperkuat integrasi bangsa. Pembangunan sarana-prasarana infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan suasana yang aman kondusif merupakan tiga pilar utama yang harus diwujudkan demi menarik investor untuk menanamkan modalnya di KTI. ●
Meski gembira, sesungguhnya ada gambaran kerapuhan struktur perekonomian nasional yang bisa melapukkan pembangunan ekonomi. Pertama, rendahnya pertumbuhan sektor riil (tradeable sector). Sektor riil hanya tumbuh 2,98 persen untuk pertanian dan 5,56 persen untuk industri pengolahan (di bawah pertumbuhan nasional). Kontras dengan pertumbuhan non-tradeable. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 10,7 persen dan sektor keuangan, realestat, serta jasa perusahaan 6,8 persen.
Kontribusi pertanian dan industri pengolahan sebagai penyangga ekonomi menurun. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi 14,7 persen terhadap PDB, turun daripada tahun lalu sebesar 15,3 persen. Industri pengolahan turun dari 24,8 persen pada 2010 menjadi 24,3 persen pada 2011. Sektor riil terperangkap dalam ''kubangan'' pertumbuhan rendah sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran sulit diatasi. Hampir 80 persen angkatan kerja bermukim di sektor tradeable.
Kedua, dominannya Jawa dan Sumatera. Merujuk pada BPS, kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB mencapai 81,1 persen, sedangkan daerah-daerah lain hanya memperoleh sisanya. Itu menciptakan berbagai macam persoalan, mulai migrasi dari luar Jawa ke Jawa, menurunnya daya dukung pertanian di Jawa, krisis pangan, kerusuhan sosial, hingga ancaman disintegrasi bangsa.
Ketiga, semunya ukuran pendapatan per kapita. Meski naik ke Rp 30,8 juta, nilai pendapatan per kapita nasional itu kurang menggambarkan realita. Pengukuran kesejahteraan pendapatan per kapita mengabaikan distribusi pendapatan serta perubahan pola pendapatan dan pengeluaran. Buktinya, data rasio gini, untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, sepanjang 1996-2010 menunjukkan tren meningkat, baik tingkat nasional (nominal dan riil), perkotaan, maupun perdesaan. Pada 2010, rasio tersebut mencapai 0,37. Ketimpangan berpotensi menggiring meluasnya kemiskinan.
Muara Masalah
Lima tahun belakangan, ekonomi nasional tumbuh di atas 6 persen setiap tahun, kecuali 2009 karena imbas krisis global. Pada 2007 tumbuh 6,35; 2008 (6,02 persen); 2009 (4,63 persen); 2010 (6,19 persen); dan 2011 (6,5 persen). Nilai PDB meningkat setiap tahun. Pada 2007 sebesar Rp 3.950 triliun, 2008 (Rp 4.949 triliun), 2009 (Rp 5.606 triliun), 2010 (Rp 6.436 triliun), dan 2011 (Rp 7.427,1 triliun). Tapi, peningkatan itu hanya mengurangi sedikit pengangguran dan kemiskinan, bahkan menurut Bank Dunia malah bertambah.
Mengapa? Pertama, adanya Jawa dan Sumatera sentris. Sejak Orde Baru, investasi terpaku di sana. Mengacu realisasi investasi BKPM 2011, investasi di Jawa Sumatera mencapai 72,8 persen; Sulawesi 5,4 persen; serta Maluku dan Papua hanya 5,9 persen. Terjadilah disparitas pembangunan antar kawasan, khususnya KBI dan KTI. Kemiskinan dan pengangguran nasional masih berpusat di KTI yang mencapai 40 persen.
Kedua, sektor perbankan kurang menopang sektor riil, khususnya pertanian. Rasio kredit Indonesia terhadap PDB termasuk paling rendah di Asia, hanya berkisar 29,10 persen. Kalah jauh oleh Tiongkok (131,10 persen); Thailand (116,70 persen); Malaysia (114,90 persen); Singapura (102,10 persen); dan Korea sebesar 100,80 persen (Kontan, 19-25 Desember 2011).
Keberpihakan perbankan terhadap sektor pertanian sangat rendah. Laporan BI menunjukkan, dalam enam tahun terakhir (2005-2010), alokasi kredit sektor pertanian berkutat di 5 persen. Berbeda jauh dari sektor non-tradeable(jasa, komunikasi, pengangkutan, perdagangan, hotel, dan restoran) yang mencapai 15 persen.
Contohnya, Jabar dan Jatim sebagai lumbung padi nasional. Kredit perbankan di Jabar hanya Rp 3,4 triliun (2 persen dari total kredit). Di Jatim, menurut data kantor BI Surabaya, kredit hanya 2,6 persen pada 2011 atau Rp 4,58 triliun di antara total kredit Rp 190,5 triliun (Jawa Pos, 27/1/2012). Sulit memajukan sektor pertanian. Sebab, selain tingkat pendidikannya rendah, para petani sangat lemah dalam akses permodalan.
Ketiga, buruknya infrastruktur sektor riil (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan). Hampir 57 persen jaringan irigasi dan jembatan rusak berat serta lahan pertanian menyusut. Bahkan, audit Kementerian Pekerjaan Umum per Februari 2010 tentang lahan beririgasi menemukan fakta, 54 persen (1,23 juta hektare) lahan beririgasi dalam kewenangan pemerintah pusat rusak. Sisanya, di antara 763.800 hektare lahan beririgasi dalam kewenangan pemda, 425.300 ha rusak.
Jatim yang dikenal sebagai lumbung beras nasional juga mengalami penyusutan lahan pertanian. Dinas Pertanian Jatim memperkirakan, setiap tahun lahan pertanian berkurang 3.000 ha, sehingga yang tersisa hanya 1,9 juta ha.
Intervensi Perbankan
Langkah solusi harus bersumber dari tiga pijakan. Pertama, pemerintah melalui BI harus mengintervensi sektor perbankan agar menurunkan tingkat suku bunga, membatasi margin keuntungan perbankan berdasar kelompok bisnis, dan memudahkan akses permodalan bagi para petani. Yang terpenting, BI mengintervensi perbankan agar mau menaikkan rasio kreditnya yang tergolong paling rendah di dunia dan menambah alokasi kredit untuk sektor pertanian hingga 10-15 persen.
Kedua, perbaikan infrastruktur kelembagaan pertanian dan pangan. Peningkatan kualitas SDM petani, kemudahan dalam akses terhadap lembaga keuangan, perbaikan infrastruktur lahan pertanian, perwujudan ketahanan pangan, dan reformasi agraria tak bisa ditunda lagi.
Ketiga, mempercepat pembangunan KTI demi memperkuat integrasi bangsa. Pembangunan sarana-prasarana infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan suasana yang aman kondusif merupakan tiga pilar utama yang harus diwujudkan demi menarik investor untuk menanamkan modalnya di KTI. ●