The Fall of Athens

The Fall of Athens

Imam Sugema, EKONOM

Sumber : REPUBLIKA, 13Februari 2012

Ini bukan judul film yang menceritakan tenI tang runtuhnya peradaban di kerajaan Yunani kuno. The fall of Athens yang dimaksud pada rubrik ini adalah cerita tentang bertekuk lututnya para penguasa di Athena terhadap masalah utang yang sekarang ini mereka hadapi.

Minggu ini adalah minggu yang paling kritis bagi Perdana Menteri Lucas Papademos dan kabinetnya. Mereka harus mengambil keputusan apakah akan memenuhi permintaan para pemimpin pemerintahan negara-negara yang ter gabung dalam Zona Euro atau memilih untuk ngemplang.

Dengan tingkat utang sebesar 160 persen dari produk domestik bruto (PDB), pilihan bagi Yunani relatif sangat terbatas. Pertama adalah memenuhi permintaan troika sehingga dana talangan dapat dicairkan. Troika adalah sebutan bagi tritunggal penyedia dana talangan, yakni Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Mereka telah menyetujui penyediaan dana talangan tahap dua sebesar 130 miliar euro bagi Yunani sehingga negara tersebut dapat membayar utangnya dengan aman sampai 2020. Hanya saja, seperti kasus IMF versus Indonesia, pencairanya dilakukan secara ber tahap yang disesuaikan dengan pemenuhan conditionality atau persyaratan pencairan dana. Inilah yang sangat berat untuk dipenuhi oleh Pemerintah Yunani.

Syarat yang paling berat adalah pemotongan anggaran sebesar 3 miliar euro. Yunani telah setuju dengan hal tersebut, tetapi detail rencana anggaran apa saja yang dipotong tidak memuaskan troika. Pil pahit yang harus ditelan adalah pemotongan gaji pensiunan, PHK terhadap 15 ribu pegawai negeri, dan 20 persen pemotongan upah minimum. Kontan persyaratan ini memicu kerusuhan sosial di seantero Yunani.

Masalah ini menjadi pelik karena tingkat pengangguran telah mencapai 19 persen di mana satu di antara dua pemuda di negara tersebut tidak memiliki pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu adalah minus enam persen dan kemungkinan tahun ini juga masih negatif. Dengan situasi perekonomian yang sangat suram seperti ini, pemotongan anggaran hanya akan mengakibatkan situasi menjadi lebih buruk. Yang dibutuhkan mestinya adalah ekspansi anggaran, bukan pemotongan anggaran.

Namun, itulah situasi ketika sebuah negara sedang bangkrut. Ia harus mau bertekuk lutut di hadapan kreditur. Pil pahit harus ditelan untuk sekadar memastikan bahwa pencairan dana berikutnya akan lancar. Kalau tak ditelan, uang tak bisa cair. Bukankah ini mirip pengalaman Indonesia pada waktu yang lalu? Mirip sih, tapi situasi di Yunani sekarang ini jauh lebih parah dari yang pernah kita hadapi.

Kebijakan ekonomi Yunani saat ini praktis dikendalikan oleh troika. Judul dari persyaratan yang dikehendaki oleh troika adalah economic reform atau reformasi ekonomi dengan dua komponen utama, yakni pemotongan anggaran dan penjualan aset-aset negara. Yang terakhir ini sering dihaluskan menjadi privatisasi. Yang terjadi adalah menjual aset negara secara murah kepada pihak asing.

Tidak asing di telinga kita kan? Timbul pertanyaan paling mendasar adalah sejauh mana masyarakat Yunani tahan dengan obat yang amat pahit ini?
Standar hidup pasti merosot tajam. Para penganggur telah menjadi pengemis dan demonstran. Kejahatan amatiran, seperti mencopet, mencuri, dan merampok dengan kekerasan semakin meningkat.

Penjara semakin penuh sesak. Bagaimana kalau kerusuhan sosial menjadi semakin akut? Akan adakah politikus yang sanggup mengatasinya?
ataukah pertikaian politik akan semakin tajam? Sesungguhnya, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari.

Dengan format reformasi ekonomi yang demikian, satu hal yang pasti, yakni krisis di Yunani, masih akan berlangsung cukup lama. Krisis utang sedang bertransformasi menjadi krisis sosial-politik.

Alternatif yang kedua adalah ngemplang alias memutuskan untuk tidak membayar utang selama 10 tahun. Ini bukan hal baru. Argentina pernah melakukan hal ini semasa pemerintahan mendiang Nestor Kirchner. Waktu itu, uang yang seharusnya dipakai untuk membayar utang direalokasi menjadi dana pembangunan dan program sosial. Langkah Kirchner telah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi jumlah orang yang kelaparan. Argentina pada akhirnya mampu membayar utang lebih cepat dari yang seharusnya.

Mungkin hal serupa bisa saja terjadi di Yunani. Syaratnya hanya satu, yakni memiliki pemimpin yang kuat dalam visi pembangunan. Mungkin itu yang sulit untuk dicari saat ini. Lagi pula, langkah tersebut pastinya ditentang oleh negaranegara Zona Euro karena akan mengakibatkan guncangan dahsyat di pasar finansial di seluruh Eropa. Maklum, kreditur terbesar negara tersebut adalah lembaga keuangan swasta di kawasan Eropa.

Manakah yang akan dipilih Yunani, apakah pil pahit atau ngemplang? Kita tunggu saja keputusannya. Mudah-mudahan yang terbaik yang akan dipilih. ●