Red Alert Pembatasan BBM
Candra Fajri Ananda, GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
Sumber : JAWA POS, 13Februari 2012
RENCANApembatasan BBM (bahan bakar minyak) oleh pemerintah terus disorot. Kebetulan Nigeria yang mengurangi subsidi BBM memantik perlawanan masyarakat itu bisa menjadi suatu pelajaran penting. Sebenarnya, pro-kontra kebijakan lumrah saja. Selalu ada yang terkorbankan (worse off) maupun yang diuntungkan (better off).
Yang ideal pemerintah mampu menjadikan kondisi semua yang berkepentingan itu lebih baik (pareto optimal). Paktiknya, sangatlah sulit itu direalisasikan. Karena kebijakan tidak akan diterima 100 persen oleh seluruh masyarakat, perlu red alert (siaga merah) kesigapan pemerintah untuk meredam dampak negatifnya. Kebijakan pembatasan BBM itu -rencananya mulai 1 April 2012- perlu diikuti pertanyaan: apa yang akan terjadi? Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan?
Ketegasan Pemerintah
Tujuan utama pembatasan konsumsi BBM ialah mengurangi subsidi bagi masyarakat berpendapatan tinggi, khususnya yang bermobil pribadi dan berpelat hitam. Kebijakan itu terlalu ambisius. Sebab, persepsi saat ini, kesiapan pemerintah masih lemah dalam menilai dampak kebijakan itu. Penggeseran penggunaan BBM ke BBG (bahan bakar gas) melalui penyediaan converter mempertanyakan kesiapan industri dalam negeri untuk memproduksi; atau kalau harus diimpor, siapa pelakunya dan apa bisa cepat?
Keterlambatan pengambilan keputusan akan memaksa para pelaku usaha bertindak ''menyelamatkan'' usahanya. Muncul ketidakpastian (uncertainty). Kemungkinan meledak pasar gelap BBM oleh para spekulan. Belum lagi, siapa yang menjamin kejujuran dan keamanan di SPBU saat konsumen dipaksa berpindah ke pertamax? Hal yang paling tidak terkontrol adalah munculnya spekulasi para pelaku ekonomi demi keuntungan sendiri. Spekulasi yang seperti itu meningkatkan angka inflasi yang menghantam keras perekonomian kita yang cukup baik selama lima tahun terakhir.
Muncul juga pertanyaan mengapa harus berpindah ke pertamax, yang berarti kita harus impor; siapa yang harus mengimpor? Semua spekulasi tersebut akan terus berkembang dan seharusnya pemerintah ''hadir secara tegas'' untuk meredamnya.
Ancaman Inflasi
Di Jawa Timur, konsumsi BBM cukup tinggi, bahkan merupakan salah satu lima provinsi penyedot terbanyak kuota BBM nasional setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pengurangan penyediaan BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kinerja sektor utama perekonomian Jatim seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri, serta jasa. Di Jatim, kuota BBM bersubsidi 2011 sekitar 4,9 juta kl (kiloliter). Melihat geliat perekonomian Jatim yang terus meningkat, diperkirakan tingkat konsumsi naik sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Jatim 2011 (7,2 persen) merupakan capaian yang sangat bagus (di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 6,5 persen) tentunya menjadi catatan penting betapa pentingnya dampak kebijakan soal BBM itu terhadap perekonomian daerah.
Perlu diperhatikan naiknya biaya transportasi, khususnya bagi komoditas pertanian. Berdasar inflasi 2011, pengeluaran untuk bahan makanan dan makanan merupakan penyumbang terbesar (sekitar 63 persen) atas tingkat inflasi. Pemerintah perlu menyiapkan strategi agar perubahan kebijakan BBM itu tidak berimbas kepada naik drastisnya harga produk pertanian dan industri makanan, yang merupakan sektor utama perekonomian Jatim.
Kesiapan Pemda
Saat ini harga minyak internasional sudah mulai di atas UDS 100 per barel. Padahal, situasi sedang kian tak bersahabat. Misalnya, ketegangan Iran -sebagai salah satu produsen minyak berpengaruh- dengan Barat. Di daratan Eropa, musim dingin berkepanjangan saat ini juga akan semakin mendongkrak harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang tak stabil itu berimbas kepada kebijakan BBM pemerintah (yang mengasumsikan harga minyak di APBN sebesar USD 90 per barel).
Peran pemda terkait kebijakan BBM tidak kecil. Perlu kebijakan yang dapat mempertahankan dan mendongkrak daya beli masyarakat. Setidaknya dalam jangka pendek pemda bisa memberikan kemudahan kepada pelaku usaha ''baru'' untuk membuka lapangan kerja (baik permodalan maupun perizinan). Kedua, operasi pasar untuk sembako murah. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis. Dan keempat, penyelenggaraan pendidikan dengan biaya gratis dan berkualitas. Semua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Bila itu tidak dilakukan, kehidupan masyarakat bisa merosot, kemiskinan meningkat.
Dalam jangka panjang, peran pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas transportasi publik yang memadai. Tujuannya, secara makro mengurangi kebutuhan akan BBM. Sebagai contoh, sekarang ini dengan adanya car free day di beberapa kota Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, dan Kota Batu) akan mendorong masyarakat berhemat BBM. Sebaiknya itu menjadi gerakan nasional.
Dengan demikian, kebijakan BBM serta kebijakan pencegahan dampaknya, merupakan ''paket kebijakan'' yang harus didesain lebih awal. Koordinasi antarinstitusi, baik di lingkungan kementerian maupun lembaga di pusat (horizontal), serta kerja sama dengan daerah (vertical) perlu terus diupayakan, mengingat anggaran yang terbatas dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan yang tidak bisa ditunda.
Upaya-upaya meredam inflasi perlu terus dilakukan sekaligus perlu dicari alternatif kebijakan BBM itu. Misalnya, meningkatkan harga premium dengan diikuti kebijakan pengontrolan efek inflatoir dari kebijakan yang dibuat.
Tidak semua masyarakat akan senang atas kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Karena itu, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa langkah itu diambil demi kebaikan kita semua. Mari kita berhemat dan tetap produktif. ●
Yang ideal pemerintah mampu menjadikan kondisi semua yang berkepentingan itu lebih baik (pareto optimal). Paktiknya, sangatlah sulit itu direalisasikan. Karena kebijakan tidak akan diterima 100 persen oleh seluruh masyarakat, perlu red alert (siaga merah) kesigapan pemerintah untuk meredam dampak negatifnya. Kebijakan pembatasan BBM itu -rencananya mulai 1 April 2012- perlu diikuti pertanyaan: apa yang akan terjadi? Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan?
Ketegasan Pemerintah
Tujuan utama pembatasan konsumsi BBM ialah mengurangi subsidi bagi masyarakat berpendapatan tinggi, khususnya yang bermobil pribadi dan berpelat hitam. Kebijakan itu terlalu ambisius. Sebab, persepsi saat ini, kesiapan pemerintah masih lemah dalam menilai dampak kebijakan itu. Penggeseran penggunaan BBM ke BBG (bahan bakar gas) melalui penyediaan converter mempertanyakan kesiapan industri dalam negeri untuk memproduksi; atau kalau harus diimpor, siapa pelakunya dan apa bisa cepat?
Keterlambatan pengambilan keputusan akan memaksa para pelaku usaha bertindak ''menyelamatkan'' usahanya. Muncul ketidakpastian (uncertainty). Kemungkinan meledak pasar gelap BBM oleh para spekulan. Belum lagi, siapa yang menjamin kejujuran dan keamanan di SPBU saat konsumen dipaksa berpindah ke pertamax? Hal yang paling tidak terkontrol adalah munculnya spekulasi para pelaku ekonomi demi keuntungan sendiri. Spekulasi yang seperti itu meningkatkan angka inflasi yang menghantam keras perekonomian kita yang cukup baik selama lima tahun terakhir.
Muncul juga pertanyaan mengapa harus berpindah ke pertamax, yang berarti kita harus impor; siapa yang harus mengimpor? Semua spekulasi tersebut akan terus berkembang dan seharusnya pemerintah ''hadir secara tegas'' untuk meredamnya.
Ancaman Inflasi
Di Jawa Timur, konsumsi BBM cukup tinggi, bahkan merupakan salah satu lima provinsi penyedot terbanyak kuota BBM nasional setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pengurangan penyediaan BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kinerja sektor utama perekonomian Jatim seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri, serta jasa. Di Jatim, kuota BBM bersubsidi 2011 sekitar 4,9 juta kl (kiloliter). Melihat geliat perekonomian Jatim yang terus meningkat, diperkirakan tingkat konsumsi naik sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Jatim 2011 (7,2 persen) merupakan capaian yang sangat bagus (di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 6,5 persen) tentunya menjadi catatan penting betapa pentingnya dampak kebijakan soal BBM itu terhadap perekonomian daerah.
Perlu diperhatikan naiknya biaya transportasi, khususnya bagi komoditas pertanian. Berdasar inflasi 2011, pengeluaran untuk bahan makanan dan makanan merupakan penyumbang terbesar (sekitar 63 persen) atas tingkat inflasi. Pemerintah perlu menyiapkan strategi agar perubahan kebijakan BBM itu tidak berimbas kepada naik drastisnya harga produk pertanian dan industri makanan, yang merupakan sektor utama perekonomian Jatim.
Kesiapan Pemda
Saat ini harga minyak internasional sudah mulai di atas UDS 100 per barel. Padahal, situasi sedang kian tak bersahabat. Misalnya, ketegangan Iran -sebagai salah satu produsen minyak berpengaruh- dengan Barat. Di daratan Eropa, musim dingin berkepanjangan saat ini juga akan semakin mendongkrak harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang tak stabil itu berimbas kepada kebijakan BBM pemerintah (yang mengasumsikan harga minyak di APBN sebesar USD 90 per barel).
Peran pemda terkait kebijakan BBM tidak kecil. Perlu kebijakan yang dapat mempertahankan dan mendongkrak daya beli masyarakat. Setidaknya dalam jangka pendek pemda bisa memberikan kemudahan kepada pelaku usaha ''baru'' untuk membuka lapangan kerja (baik permodalan maupun perizinan). Kedua, operasi pasar untuk sembako murah. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis. Dan keempat, penyelenggaraan pendidikan dengan biaya gratis dan berkualitas. Semua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Bila itu tidak dilakukan, kehidupan masyarakat bisa merosot, kemiskinan meningkat.
Dalam jangka panjang, peran pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas transportasi publik yang memadai. Tujuannya, secara makro mengurangi kebutuhan akan BBM. Sebagai contoh, sekarang ini dengan adanya car free day di beberapa kota Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, dan Kota Batu) akan mendorong masyarakat berhemat BBM. Sebaiknya itu menjadi gerakan nasional.
Dengan demikian, kebijakan BBM serta kebijakan pencegahan dampaknya, merupakan ''paket kebijakan'' yang harus didesain lebih awal. Koordinasi antarinstitusi, baik di lingkungan kementerian maupun lembaga di pusat (horizontal), serta kerja sama dengan daerah (vertical) perlu terus diupayakan, mengingat anggaran yang terbatas dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan yang tidak bisa ditunda.
Upaya-upaya meredam inflasi perlu terus dilakukan sekaligus perlu dicari alternatif kebijakan BBM itu. Misalnya, meningkatkan harga premium dengan diikuti kebijakan pengontrolan efek inflatoir dari kebijakan yang dibuat.
Tidak semua masyarakat akan senang atas kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Karena itu, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa langkah itu diambil demi kebaikan kita semua. Mari kita berhemat dan tetap produktif.