Jangan Pangkas Subsidi BBM
Ahmad Yani, WAKIL KETUA FRAKSI PPP DPR RI
Sumber : SINDO, 13 Februari 2012
Jika semata-mata karena tekanan subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012,alasan pemerintah sangat lemah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah harus membenahi dan meningkatkan dulu efektivitas pengelolaan APBN serta mempertanggungjawabkan progres dari proyek energi terbarukan (renewable energy). Jangan lagi mengurangi subsidi BBM untuk rakyat. Benar bahwa subsidi BBM terus menggelembung pada APBN 2012 akibat meningkatnya konsumsi rakyat.Itu sebuah konsekuensi logis. Lalu, apa yang salah dari kontinuitas peningkatan konsumsi BBM itu?
Peningkatan konsumsi BBM harus diterjemahkan sebagai mobilitas rakyat untuk menjangkau dan mendapatkan sedikit bagian dari kue pembangunan yang tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau tidak mobile atau diam dan hanya menunggu di rumah, rakyat kecil tidak akan mendapat bagian dari kue pembangunan yang pendistribusiannya memang tidak merata. Rakyat kecil berhak menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5%.
Tidak Merata
Mengacu pada realitas kehidupan mayoritas rakyat,bisakah pemerintah menyebutkan dan mengidentifikasi berapa banyak rakyat Indonesia yang bisa menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi tanpa harus membanting tulang di tengah minimnya lapangan kerja yang tersedia? Hanya segelintir. Kalau kemacetan dan peningkatan volume penjualan mobil dijadikan ukuran untuk memotret perbaikan kesejahteraan rakyat,jumlahnya hanya ratusan ribu. Hingga November 2011 penjualan mobil di dalam negeri hanya 810.765 unit. Jumlah ini tidak semuanya dibeli oleh rumah tangga.
Boleh jadi, sebagian besar dibeli oleh perusahaan. Bandingkan dengan volume penjualan sepeda motor.Hingga November 2011, volume penjualan sepeda motor anggota Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) sudah mencapai 7,5 juta unit. Lebih dari 90%-nya dibeli rumah tangga secara kredit. Ayah, ibu, dan anak berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor sudah menjadi pemandangan sehari-hari, baik pada lalu lintas perkotaan yang padat dan semrawut maupun di pelosok-pelosok desa yang lebih lengang.
Itu membuktikan bahwa tidak banyak dari seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi. Menurut Badan Pusat Statistik ( BPS), jumlah penduduk hampir miskin mencapai 5 juta jiwa per 2011.Pertambahan 5 juta jiwa itu berasal dari 1 juta penduduk miskin yang naik status menjadi hampir miskin dan 4 juta penduduk tidak miskin yang turun status menjadi hampir miskin. Selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah secara konsisten.
Per 2009, penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa, sekitar 8,99% dari total penduduk.Per 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88% dari total penduduk Indonesia.Tahun lalu, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar 10,28% dari total populasi. Kalau subsidi BBM mulai dikurangi April 2012,eksesnya akan sangat luar biasa.Jumlah penduduk miskin dipastikan bertambah secara signifikan. Mereka akan sangat menderita karena penurunan subsidi atau kenaikan harga BBM premium dan solar selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Karena itu,nafsu untuk menaikkan harga BBM premium dan solar harus dilawan. Rakyat berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak proposal kebijakan menaikkan harga BBM premium dan solar yang diajukan para menteri ekonomi di kabinet.Sebab, sesuai dengan kapasitasnya sebagai regulator dan pelayan rakyat,pemerintah tidak boleh hanya memprioritaskan keseimbangan APBN dalam mengatur ketersediaan bensin premium dan solar.
Kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas pemerintah. Kalau para menteri ekonomi cerdas dan bijaksana, demo aliansi buruh di Cikarang, Jawa Barat,pekan lalu, sudah menjelaskan banyak aspek tentang kehidupan akar rumput di republik ini.Artinya, kalau harga bensin premium dan solar dinaikkan, para buruh bersama anak-istri mereka akan sangat menderita karena nilai tukar pendapatan mereka akan turun tajam akibat naiknya harga kebutuhan pokok.
Minyak Jarak
APBN tidak akan mengalami tekanan serius jika pemerintah efektif mengelolanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, efektivitas pengelolaan APBN dirasakan makin buruk, ditandai dengan penyerapan yang lamban dan tingginya persentase kebocoran akibat perilaku korup oknum birokrat.Kalau kebocoran itu bisa ditekan dan keseimbangan bisa terjaga, subsidi BBM tidak akan merusak keseimbangan APBN.
Artinya, sebelum mengambinghitamkan subsidi BBM sebagai faktor perusak keseimbangan APBN, pemerintah seharusnya berintrospeksi.Berapa besar anggaran yang terbuang begitu saja akibat ketidakmampuan pemerintah sendiri mencegah kebocoran. Remunerasi yang gagal mencegah kebocoran harus dikaji lagi karena mulai dirasakan sebagai pemborosan. Selain itu, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan progres dari program pengembangan energi alternatif.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 5/ 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif pengganti BBM. Perpres tadi ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Menindaklanjuti Inpres No 1/2006 itu, dialokasikan anggaran Rp300 miliar untuk sejumlah proyek, antara lain dialokasikan Rp70 miliar untuk membangun empat pabrik pengolah biodiesel berbahan minyak jarak dan minyak kelapa sawit mentah atau CPO oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat tentang sejauh mana perkembangan proyek percontohan pengembangan energi alternatif yang telah dilakukan. Setelah empat pabrik pengolah biodiesel tadi, selanjutnya apa? Sejauh ini,pemerintah belum memperlihatkan kesungguhan mendalami energi alternatif. Padahal, pengembangan minyak jarak yang dilakukan pakar dari ITB sejak 1997 sudah mencatatkan progres signifikan.
Beberapa institusi (perusahaan) swasta bahkan serius dan konsisten memproduksi minyak jarak. Masyarakat di beberapa daerah pun sudah diajak menanam pohon jarak. Jika pemerintah menggagas dan bertekun pada proyek minyak jarak, ketergantungan pada BBM bisa dikurangi sehingga beban persoalan energi nasional pun bisa direduksi. ●