Kasus di Libya hampir sama dengan kasus Timor Timur, dengan alasan HAM, Demokrasi dan PBB akhirnya Timor Timur Lepas dari Indonesia. Dibawah tekanan Australia, Amerika dan PBB atas nama HAM dan Demokrasi, akhirnya pemerintah BJ Habibie saat itu tidak sanggup lagi menghadapi tekanan politik yang bertubi-tubi dari para penjajah Kapitalis yang mengincar minyak di celah Timor.
Begitu juga dengan Libya dan sejumlah negara di dunia khususnya di Timur Tengah, dengan alasan HAM AS dan sekutunya menyerang pemerintahan Khadafi padahal ujung2nya ingin menguasai minyak di Libya.
Menurut pengamat militer ibu Connie Rahakundini Bakrie, skenario AS menyerang Libya dan Timur Tengah sudah dirancang dari awal. Karena semua negara tersebut terdapat sumber minyak bumi yang besar. Bahkan Ibu Connie menambahi kalau sasaran AS selanjutnya adalah
Papua!!
Pernyataan ibu Connie pada siaran tvOne Sabtu 26/3 2011 bukannya tanpa dasar. Kabar Papua menjadi target AS berikutnya sudah beredar di kalangan intelejen. Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.
Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia.
Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.
Beberapa fakta lapangan mendukung informasi ini, sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut.
Betapa tidak, dalam dua bulan terakhir ini,
US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan
Foreign Relation Authorization Act (FRAA) yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.
Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika.
Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua. Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
Campur tangan Amerika dengan skenarionya berusaha agar Papua lepas dari NKRI. Amerika tentu punya alasan agar Papua lepas dari Indonesia, Papua adalah mutiara hitam dari timur, sebuah tanah yang kaya raya, dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya serta kandungan emas di bukit Freeport yang melimpah membuat para Kapitalis penajajah serakah ngiler dibuatnya.
Padahal kalau kita tahu pembagian
royalty Freeport Indonesia hanya mendapat 1%, sedangkan asing mendapat 99%. sungguh lucu yah..
"Masa tukang cangkul hasilnya jauh lebih banyak dari yang punya tanah. Ini semua karena zaman Orde Baru"
Dimana pad saat itu semua kekayaan alam Indonesia mulai dikuras habis akibat perjanjian-perjanjian yang “timpang” pada zaman Indonesia menganut sistim kapitalis pada masa awal itu.” Semua ini akibat perjanjian-perjanjian pertambangan pada masa lalu. Perjanjian pertambangan juga tak mungkin hanya berlaku untuk beberapa tahun mendatang, namun bisa berlaku selama puluhan tahun atau bahkan selama seabad kedepan!
Lalu, siapakah yang membuat semua perjanjian itu? Jelas Presiden Indonesia. Siapakah presiden Indonesia pada masa lalu tersebut?? Andalah yang tahu, karena anda juga mempelajari sejarah presiden-presiden bangsa ini bukan???
Alasan utama yang menjadi isu pemisahan Papua dari NKRI adalah kemiskinan, pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengentaskan kemiskinan di Papua menyebabkan isu-isu sparatis berkembang. Kemiskinan Papua adalah salah satu akibat dari sistem Kapitalisme yang diterpakan di Indonesia, emas Papua yang seharusnya mampu memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh Freeport dan perusahaan asing milik Kapitalis Penjajah.
Anehnya, padahal penduduk Papua hanya sekitar 2 juta jiwa saja dan dana APBD pertahunnya bernilai trilyunan rupiah!! Melebihi kebanyakan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Lalu, kemana uang segitu banyaknya pergi? Banyak yang menduga banya pejabat-pejabat di wilayah Papua sendiri yang “mengambilnya”.
Ini terbukti dari minimnya sarana dan prasarana yang nyata untuk rakyat Papua disana, seperti puskesmas, stok sembako, dan sejenisnya yang tetap langka. juga minimnya jembatan penghubung, pengaspalan jalan dan masih banyak lainnya.
Isu-isu HAM dan Demokrasilah yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat agar Papua bisa lepas dari NKRI, dengan isu ini diharpakan akan terjadi referendum bagi tanah Papua. Yang selanjutnya mengantarkan Papua ke arah pemisahan diri dari NKRI.
Karena itu Saya himbau kepada warga indonesia, lupakanlah masalah perbedaan suku, agama, ras.. mari kita bersatu. Waspadai bersama gerakan ormas yang menjurus pada anarkis. waspadai ormas yang berdalih ingin memperjuangkan Papua.
Berhati-hatilah karena intelejen asing sudah ada di sekitar kita. Mari kita sama-sama jaga kedaulatan RI supaya tidak sampai terpecah belah. Ini bukan negeri dongeng dan berita ini bukan sekedar omong kosong.
Waspadalah dengan gerakan-gerakan dari luar sana yang menginginkan Papua lepas dari NKRI dan mencanangkan gerakan New World Order diseluruh penjuru bumi. (
beritahebohterkini.blogspot.com/icc.wp.com)
artikel diatas diambil dari http://indocropcircles.wordpress.com/2012/06/11/setelah-libya-target-as-selanjutnya-adalah-papua/
mber: iniitunyaharis.blogspot.com/2012/07/setelah-libya-target-as-selanjutnya.html
