Resolusi 2012 dan “Countinuous Self Improvement”


Resolusi 2012
dan “Countinuous Self Improvement”
Puspita Zorawar, EXPERTISE PERSONAL DEVELOPMENT INDONESIA
Sumber : SINAR HARAPAN, 7 Januari 2012


Ketika artikel ini sampai di tangan para pembaca sekalian, kita semua baru saja merayakan saat–saat pergantian tahun dari 2011 ke 2012. Setiap kita tentu saja punya cara sendiri merayakan saat-saat pergantian tahun.

Beberapa keluarga berbelanja dan mempersiapkan masakan-masakan spesial untuk malam Tahun Baru 2012 bersama seluruh keluarga, namun tentu saja ada beberapa di antara kita yang di malam pergantian tahun tidak memiliki kesempatan berkumpul bersama keluarga karena satu dan lain hal.

Tak terasa tahun 2011 sudah berakhir. Waktu terus berjalan, time is always clocking, never stop. Untuk seseorang yang memiliki kesibukan, rasanya waktu berjalan begitu cepat. Namun untuk seseorang yang tidak memiliki kesibukan, malah akan merasa sebaliknya, yaitu waktu serasa berjalan begitu lambat.

Artikel minggu lalu saya mengajak pembaca sekalian untuk bersama-sama melaksanakan evaluasi diri 2011 dan selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Selanjutnya melalui tulisan ini, marilah kita sama-sama melaksanakan resolusi diri 2012 yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam managemen diri.

Kata resolusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterjemahkan sebagai re·so·lu·si /rĂ©solusi/ n putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal: rapat akhirnya mengeluarkan suatu -- yang akan diajukan kepada pemerintah.

Pengertian sederhana dari kata resolusi diri 2012 berarti sebuah harapan, cita-cita, aktivitas-aktivitas yang riil dan aplikatif dapat kita capai di sepanjang tahun 2012. Poin-poin yang kita canangkan dalam resolusi diri 2012 bukan hanya sebuah kata yang kita susun, tapi akan dilupakan setelah momentun Tahun Baru 2012.

Menyusun resolusi diri 2012 harus kita mulai dari sebuah kesadaran bahwa setiap kita harus selalu melaksanakan self improvement secara terus-menerus dalam membangun kompetensi diri sesuai peran dan tanggung jawab kita masing-masing, termasuk peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan anggota keluarga, sebagai bagian dari organisasi kita bekerja, dan sebagai seseorang yang memiliki visi dalam karya pekerjaan dan profesi kita sehari-hari.

Setiap kita memilki potensi yang harus terus-menerus digali dan marilah kita kontribusikan lebih baik dalam setiap karya kita di tahun 2012.

Sebagai acuan kita membuat poin-poin dalam resolusi diri 2012. Ada beberapa poin penting seperti yang sering digunakan dalam pencapaian sebuah goals (tujuan), yaitu harus SMART: Spesific, Measurable, Achievable, Reasonable, dan Timeline.

·         Spesific (jelas dan realistis), seorang Ibu yang bekerja membuat poin yang spesifik dalam resolusi diri 2012, misalnya, harus lebih bisa meningkatkan komunikasi yang efektif dengan anak-anaknya.

·         Measurable (terukur), marilah kita menulis target-target apa yang dapat kita capai di tahun 2012. Misalnya, sebagai orang tua yang ingin anak-anaknya lebih berhasil lagi atau sebagai profesional yang dapat mencapai achievement yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

·         Acheivable (dapat dicapai), marilah kita membuat poin-poin aktivitas apa agar seluruh potensi kita dapat dimaksimalkan dan akhirnya dapat mencapai sebuah tujuan.

·         Reasonable (beralasan), apakah kita memahami setiap makna dari setiap usaha self improvement kita di tahun 2012.

·         Timeline (batas waktu), setiap kita membuat target, marilah kita sadari bahwa sebuah target harus memilki deadline (batasan waktu), bisa satu bulan, dua bulan atau satu semester. Marilah kita mengatur (me-manage) waktu kita agar kita dapat memenuhi deadline dari target-target kita.

Losers make promises they often break, and winners make commitments they always keep (Denis Waitley). Marilah kita membuat komitmen dari setiap janji-janji kita dalam Resolusi Diri 2012.

Action dan action, terus-menerus memperbaiki diri kita dalam setiap peran kita (continuos self improvement), termasuk dalam menghadapi setiap tantangan perubahan yang akan terjadi di tahun 2012.

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty (Winston Churchill). Selamat Tahun Baru 2012, selamat meraih peluang-peluang baru di sepanjang 2012. Selamat menjadi bagian dari perubahan Indonesia yang lebih baik.

Memulai Pemerintahan Beretika


Memulai Pemerintahan Beretika
Inco Harry Perdana, PRAKTISI KOMUNIKASI PEMASARAN, MAHASISWA PASCASARJANA FISIP UI
Sumber : SINAR HARAPAN, 7 Januari 2012


Pilkada DKI Jakarta baru akan dilaksanakan 11 Juli 2012. Namun, belum juga masuk masa resmi kampanye, di berbagai papan reklame di Jakarta telah terpampang foto mereka yang berminat menjadi calon gubernur dan siap berlaga di Pilkada DKI 2012 ini.
Sejak pertengahan 2011, di berbagai pelosok Jakarta muncul foto orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dikenal warga Jakarta, mulai dari Nachrowi Ramli, Triwisaksana, sampai Nono Sampono, yang semuanya memakai panggilan ”bang” dengan maksud mengakrabkan diri.

Tak tanggung-tanggung, papan reklame berukuran besar di jalan-jalan protokol memasang foto dan slogan mereka dengan latar belakang partai politik pendukungnya. Beberapa nama bahkan telah membuat laman khusus yang berisikan profil dan aktivitas para bakal calon tersebut.

Beberapa nama telah dikenal secara luas oleh warga Jakarta karena latar belakang keartisan mereka, seperti Tantowi Yahya, Deddy Mizwar, atau Wanda Hamidah. Harapannya tentu dengan popularitas itu elektabilitas mereka tinggi.

Sementara para bakal calon lainnya walaupun bukan populer sebagai artis, dikenal sebagai politikus dan pejabat, baik masih aktif maupun sudah pensiun, atau tokoh organisasi masyarakat. Misalnya Aziz Syamsuddin (anggota DPR Fraksi Golkar), Priya Ramadhani (Ketua DPD Golkar DKI), maupun gubernur incumbent yang akan mencalonkan diri kembali, Fauzi Bowo.

Elektabilitas dan Kualitas

Nama-nama di atas memang belumlah pasti maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang pendaftarannya baru akan berlangsung pada 13–19 Maret 2012. Masa kampanye resmi dijadwalkan pada 24 Juni–7 Juli 2012.

Selain tidak ada yang salah dengan ramai-ramai mengajukan diri menjadi bakal calon, setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan juga dipilih. Namun yang perlu dicermati: apakah popularitas dan elektabilitas berbanding lurus dengan kualitas?

Untuk beberapa nama yang memang belum cukup akrab di telinga warga Jakarta maka pilihan untuk kampanye dini adalah keharusan, lain hal jika memang popularitas sudah dimiliki terlebih dulu, seperti bakal calon dari latar belakang artis.

Dalam pemasaran politik, di mana waktu singkat dan aktivitas-aktivitas fisik tidak dimungkinkan, maka kampanye melalui iklan menjadi “jalan pintas” yang dianjurkan banyak para konsultan politik untuk meningkatkan popularitas juga elektabilitas.

Pemerintahan Provinsi DKI saat ini menunjukkan Jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya tidaklah terselesaikan dengan baik hanya dengan melalui popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Gubernur saat ini, Fauzi Bowo, lima tahun lalu memenangi 57,87 persen suara dan didukung 21 partai politik.

Namun ternyata popularitas dan elektabilitas yang tinggi tidak membuatnya memiliki kualitas yang cukup untuk menangani masalah Jakarta yang sangat kompleks. Padahal pada masa kampanye Foke memakai jargon “Serahkan pada Ahlinya”.

Namun jargon tinggal jargon, masalah utama di Jakarta terutama kemacetan dan banjir tidak juga dapat terselesaikan. Padahal pada periode sebelumnya, 2002–2007, Foke juga bagian dari Pemerintah Provinsi DKI sebagai wakil gubernur.

Jaga Etika Kampanye

Setiap pemerintahan yang bersih seharusnya juga diawali dengan niat dan langkah yang bersih pula. Ada dua hal yang menjadi ganjalan untuk kampanye dini pada bakal calon gubernur tersebut.

Pertama, secara pasti kampanye dini tersebut melanggar peraturan tentang kampanye resmi yang telah ditentukan KPU Provinsi DKI. Kedua, sumber dana kampanye tersebut harus dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat. Jika ternyata terdapat penyelewengan asalnya tidak jelas, bakal calon tersebut bisa dilaporkan ke KPK dan didiskualifikasi.

Berangkat dari masalah etika komunikasi politik, kesempatan berkampanye dalam media massa memanglah hak dari para bakal calon gubernur tersebut. Namun, hak tersebut telah mempunyai aturan main tersendiri di mana para kandidat nantinya akan diberi kesempatan untuk dapat berkampanye pada masa yang telah ditentukan. 

Jika para bakal calon tersebut melancarkan kampanye dini, hal tersebut bukan hanya melanggar etika namun juga melanggar peraturan yang telah ditentukan. Apa yang dapat kita harapkan dari seorang calon pemimpin yang dari awal telah melanggar peraturan?

Bukan tidak mungkin praduga negatif melanggar hal-hal lain akan terjadi apabila nantinya mereka berkuasa. Belum lagi tidak setiap dari bakal calon mempunyai kesempatan yang sama untuk membeli akses informasi kepada pemilih melalui iklan. 

Bakal calon yang mempunyai kemampuan finansial besar tentunya akan mendapatkan akses yang lebih besar, dengan harapan popularitasnya juga meningkat.

Hal tersebut juga seharusnya dapat dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi sumber pendanaan kampanye. Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintahan yang bersih haruslah dimulai dari awal yang bersih pula.

Merosotnya Dunia Pendidikan

Merosotnya Dunia Pendidikan
Raihan Iskandar, ANGGOTA KOMISI X DPR RI FRAKSI PKS
Sumber : REPUBLIKA, 7 Januari 2012


Kualitas pendidikan Indonesia tahun ini mengalami kemerosotan. Hal ini berdasarkan laporan The United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2011 yang mengumumkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia mengalami penurunan dari peringkat ke-108 pada 2010 menjadi peringkat ke-124 pada tahun ini.

Walaupun angka IPM Indonesia dinyatakan naik dari 0,600 (2010) menjadi 0,617 (2011), namun peringkat IPM Indonesia menurun drastis 16 (enam belas) peringkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan negara lain lebih maju dari Indonesia.

Turunnya peringkat IPM Indonesia sangat ironis dan patut dievaluasi total karena APBN sebesar 20 persen sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi belum mampu memajukan dunia pendidikan. Data Kemendikbud menyebutkan pada 2011 ini anggaran pendidikan dalam APBN mengalami kenaikan dari sekitar Rp 191 triliun (2010) menjadi Rp 249 triliun. Logikanya, dengan naiknya anggaran pendidikan, seharusnya peringkat IPM Indonesia berbanding lurus dengan kenaikan tersebut.

Faktor Kebijakan

IPM adalah pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh umur panjang dan sehat (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup yang layak (standard of living). Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah atau angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan indeks daya beli.

Selama ini, IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah suatu negara berkategori negara maju, berkembang, atau terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas hidup warga masyarakatnya. Pengukuran ini digunakan PBB sejak 1990 dan mengalami beberapa perubahan metode penghitungan.

Terkait penurunan peringkat IPM Indonesia, menurut Resident Representative UNDP, El-Mostafa Benlamlih, hal itu bukan karena terjadinya penurunan IPM, namun karena pada tahun ini ada penyesuaian metode penghitungan IPM dan juga masuknya 18 negara baru dalam laporan IPM UNDP. Meskipun demikian, dimensi yang mengalami penurunan adalah IPM bidang pendidikan karena APK pendidikan Indonesia pada 2011 ini mengalami penurunan. Hal ini membuktikan merosotnya pendidikan kita akibat dari rendahnya koordinasi antarlembaga yang ada di pemerintah.

Persoalannya, jika penggunaan metode penghitungan baru dan masuknya 18 negara baru yang menjadi alasan, lantas mengapa beberapa negara yang situasi ekonomi, sosial, dan politiknya  tidak lebih baik dari kita, tetapi penurunannya tidak terlalu jauh seperti Indonesia, misalnya, Palestina. Laporan UNDP menyebutkan, pada 2010 peringkat IPM Indonesia setingkat di bawah Palestina. Sedangkan 2011 ini, IPM Palestina hanya turun dari 107 menjadi -114.

Salah satu upaya untuk menaikkan peringkat IPM adalah dengan memperbaiki Angka Partisipasi Kasar (APK). APK pendidikan dapat dievaluasi terkait dengan tiga hal. Pertama, bagaimana struktur anggaran pendidikan di APBN/APBD serta dampaknya pada pembiayaan program pendidikan di luar gaji guru/pegawai. Kedua, sejauh mana realisasi dan implikasi dari kebijakan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bebas biaya yang selalu didengung-dengung pemerintah. Ketiga, sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan yang masih melakukan diskriminasi dan komersialisasi pendidikan atas nama peningkatan mutu pendidikan.

Ada banyak contoh upaya suatu negara dalam peningkatan APK. Di Amerika misalnya, meskipun berhaluan politik liberal, namun tren penurunan kualitas pendidikan siswa di Amerika dan angka putus sekolah hampir mencapai 50 persen. Pada 2001, pemerintahnya melakukan intervensi melalui gerakan reformasi bidang pendidikan berupa kebijakan "No Child Left Behind (NCLB)" atau "Jangan ada satu pun anak Amerika yang ketinggalan pendidikannya".

SBY sendiri pernah menyatakan hal yang sama dalam nota keuangan 2012, "Tidak ada lagi anak Indonesia yang miskin yang tidak sekolah." Namun, sayangnya tidak diikuti dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang nyata.

Beberapa Teladan

Kita juga bisa belajar dari Jepang. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang harus berada dalam keterpurukan dan segala keterbatasan. Terobosan yang dilakukan Pemerintah Jepang adalah dengan memberikan fokus kebangkitan negaranya pada sektor pendidikan dengan cara membebaskan semua biaya pendidikan, termasuk di dalamnya penerjemahan serta penerbitan buku-buku utama yang diperlukan.

Fase berikutnya, pada 2001 Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan Jepang modern yang disebut dengan "Rainbow Plan". Pokok-pokok dari modernisasi pendidikan Jepang yang kiranya dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan APK pendidikan Indonesia adalah pengembangan model dan lingkungan belajar di sekolah yang menyenangkan dan jauh dari tekanan.

Metode itu, antara lain, bisa dijalankan dengan pemberlakuan kelas kecil, mengoptimalkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar (PBM), mengoptimalkan fungsi ekstrakurikuler, juga melibatkan siswa pada program-program kegiatan bermasyarakat. Upaya lainnya bisa dijalankan dengan merangkul orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan program pendidikan agar mereka merasa lebih dekat dan merasa memiliki sekolah (sense of belonging).

Pembelajaran penting juga kita dapati di dalam negeri, yakni Kabupaten Jembrana Bali. Dengan keterbatasan anggaran, dalam waktu tiga tahun (1999-2002), Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat meningkatkan APK sekaligus IPM-nya secara signifikan, bahkan di atas rata-rata APK Provinsi Bali. Termasuk ketika dibandingkan dengan capaian IPM pada periode yang sama dengan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, yaitu Kutai Kertanegara.

Jika pada 2001 APK Pendidikan di Kabupaten Jembrana berada pada angka 82,45 persen (SD), 86,96 persen (SMP), dan 48.73 persen (SMA), maka pada 2002 APK pendidikannya menjadi 104,50 persen (SD), 93,46 persen (SMP), dan 46,15 persen (SMA). Dengan APK pendidikan seperti demikian, maka capaian IPM Jembrana pada 2002 adalah 68,9, sementara IPM Provinsi Bali pada tahun yang sama adalah 67,5 dan IPM Kutai Kertanegara adalah 67,8  (HAR Tilaar dan Riant Nugroho, 2009:412).

Pelajaran di atas jelas telah membuka mata kita semua bahwa kemajuan pembangunan pendidikan terbukti tidaklah ditentukan oleh faktor kaya atau miskinnya suatu negara dan daerah. Kemajuan itu sangat tergantung pada visi, orientasi, dan keberanian serta sikap tegas pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah.

Info Cafe di Bandung

Info Cafe di Bandung


Kongkow Cafe & Resto
Jalan Taman Pramuka
Bandung
(0)22 720 2371

TreeHouse Cafe
Jl. Hasanudin 5 Bandung
Bandung
(0)22 2533648

S28 Professional Office & Cafe
Jalan Sulanjana
Bandung
(0)22 4210194

Congo Gallery & Cafe
Jl. Rancakendal Luhur 8, Dago Pakar
Bandung
(0)22 253 1065

Starbucks Coffee Bandung Supermal
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Bandung

Cafe Amsterdam
Jalan Braga
Bandung

Roses Bar & Grill
Jl. Burangrang No.39
Bandung
Ph. +62.22.733 4016 - 17 - 18

The Black Coffebar
1st and 2nd fl Premier Plaza Cihampelas 129
Ph. 022. 2042693
Front Terace Dago Plaza 61-63, Ir. Djuanda
Ph. 022. 4222750 Bandung

Kampung Daun
Jl. Sersan Bajuri Bandung
Triniti Villas
Ph. +62.22. 278 7915

Famestation
Jl. Gatot Subroto 2
Bandung
Ph. +.62.22.730 7858

Ilalang Restaurant & Coffee Shop
Jl. Karang Layung 24
Bandung
Ph. +62.22.2032818

ATMOSPHERE
Jl. Lengkong Besar 97
Bandung
Ph. +62.22.4262815 - 4262816

The Valley Bistro Cafe
Jl. Lembah Pakar Timur 28
Bandung
Ph. +62.22.2511450

Calista Cafe
Jl. Bukit Pakar Timur IV. Kav BI
Bandung
Ph. +62.22.2513355

Mc Nzie
Jl. Bukit Pakar Timur No. 73
Bandung
Ph. +62.22.2501030

Kafe Bunga
Jl. Kolonel Masturi Km 9
Bandung
Ph. +62.22.2789563

The Malya
Jl. Ranca Bentang N0.56-58
Bandung
Ph. +62.22.2030333

Glossis
Jl. Gunung Agung No. 8
Bandung
Ph. +62.22.2031438

Kafe Tortilla
Jl. Dr.Setiabudhi No. 438
Bandung
Ph. +62.22.2014470

Origano Cafe
Jl. Dr.Rajiman No. 1
Bandung
Ph. +62.22.4233928

Kafe Pinggir Jalan
Jl. Dr.Setiabudhi No. 353
Bandung
Ph. +62.22.2014470

Excelso
Jl. Dr.Setiabudhi No. 46
Bandung
Ph. +62.22.2031772

Kedai Nyonya Rumah
Jl. Naripan No.92 C
Bandung
Ph. +62.22.4210426

Dakken
Jl. R.E.Martadinata No.67
Bandung
Ph. +62.22.4209506

Sunda Kelapa
Jl. Pasir Kaliki No.185
Bandung
Ph. +62.22.6071436

Arar
Jl. Dr. Sutami No.52A
Bandung
Ph. +62.22.2007363

Cafe Rasa
Jl. Tamblong No.15
Bandung
Ph. +62.22.4205330

Invio
Jl. Ciliwung No. 9
Bandung
Ph. +62.22.7234165

Cafe Bali
Jl. R.E. Martadinata No. 215
Bandung
Ph. +62.22.7217490

Peps Cafe
Jl. Ciumbuleuit No. 167B
Bandung
Ph. +62.22.2042581

Cafein
Jl. Ciumbuleuit No. 163A
Bandung
Ph. +62.22.2042010

Warung Laos
Jl. Eykman No.2
Bandung
Ph. +62.22.2030516

Kafe Bunga II
Sangkuriang 15 Dago
Bandung
Ph. +62.22.2534888-2534848

Tomodachi
Jl. Dr. Rajiman No.5-7
Bandung
Ph. +62.22.4264888

Venezia
Jl. Sukajadi No.205
Bandung
Ph. +62.22.2031277

Milan
Jl. Pelajar Pejuang No.91
Bandung
Ph. +62.22.7323236

Dacosta
Jl. Sawunggaling No.13
Bandung
Ph. +62.22.4218254

Chiba
Jl. Dr. Rum No.16
Bandung
Ph. +62.22.4217538

Cellar
Jl. Diponegoro No.9
Bandung
Ph. +62.22.4203588

Cafe Halaman
Jl. Taman Sari No. 5
Bandung
Ph. +62.22.2512350

De'Cafe
Jln. Jurang No. 82 (Sebelah Radio Cosmo, belakang Radio Ardan jln Cipaganti)
Bandung
Phone: 022 2100 1812

GOGO PICNIC Cafe
Jl. Pasir kaliki 92 Bandung
Phone : 022 - 421 2602

HOMEMADE Cafe
European Cakes & Food.
Jln.Rancakendal Luhur no.44
Resort Dago Pakar
(dari atas Lewatin Congo 3-4 rumah dari sana)
Ph: 022-82522986

Classic Rock Cafe
Jalan Lembong No. 1, (Near Jalan Braga)
Bandung
(0)22 420 7982

Baca juga Tempat Makan dan Jajan di Bandung

Mengenai Tugu Yogyakarta

Mengenai Tugu Yogyakarta — Bila datang ke Yogyakarta, dan kebetulan Anda bingung menentukan arah mau ke mana, ada satu patokan yang pasti dikenal oleh seluruh Wong Yogya. Itulah Tugu. Sebuah bangunan monumen sejarah yang terletak di perempatan bertemunya Jalan P Mangkubumi di sisi selatan, Jalan AM Sangaji di sisi utara, Jalan Jenderal Sudirman di sebelah timur, dan Jalan P Diponegoro di sebelah barat. Tugu setinggi 15 meter itu diresmikan pada 3 Oktober 1889 atau 7 Sapar 1819 Tahun Jawa.

Dari Tugu itu pula, maka pendatang dari luar Yogya seolah bisa ”menggenggam” seluruh kawasan kota ini. Tinggal mau ke mana? Semua bisa ditempuh dalam hitungan menit. Yogya kota kecil, Tugu bisa menjadi poros segala arah. Jika kemudian bingung di dalam kota Yogya, silakan kembali ke Tugu. Dijamin Anda tidak bingung lagi!
http://sdgambiranom.files.wordpress.com/2008/12/tugu-yogya.jpg

Asal tahu saja, Tugu itu ternyata juga menjadi salah satu poros imajiner pihak Kraton Yogyakarta. Jika ditarik garis lurus dari selatan ke utara, atau sebaliknya; maka akan ditemukan garis lurus ini: Laut Selatan (konon dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul, istri Sultan Raja-raja Mataram), Krapyak, Kraton Yogyakarta, Tugu, dan Gunung Merapi.

Bahkan, Sultan sebagai penguasa Kraton Yogyakarta, jika duduk di singgasana di Siti Hinggil Kraton, ia bisa memandang Gunung Merapi di sisi utara. Ikatan magis antara Laut Kidul, Kraton, dan Gunung Merapi hingga saat ini dipercaya oleh Wong Yogya. Oleh sebab itu budaya larungan selalu dilaksanakan pada bulan Sura di Laut Selatan maupun Gunung Merapi oleh pihak Kraton.

Filosofi Berubah
Seiring dengan perjalanan sejarah, Tugu yang sudah berumur 100 tahun lebih itu rupanya akan diubah bentuknya. Perubahan bentuk itu – jika jadi dilakukan -- jelas bisa dibilang melanggar undang-undang cagar budaya. Namun apa mau dikata jika yang mau mengubah adalah pihak Kraton Yogyakarta? Tentunya ada alasan kuat yang mendasarinya. Konon, dari catatan sejarah disebutkan, sosok Tugu yang ada sekarang itu sebenarnya telah mengalami perubahan bentuk dari sosok aslinya. Tugu itu semula didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I, pendiri Kerajaan Yogyakarta setelah Mataram Islam yang berpusat di Kartasura terpecah menjadi dua. Sebagian menjadi Kasultanan Yogyakarta, sebagian lagi menjadi Kasunanan Surakarta pada Perjanjian Giyanti tahun 1755. Tugu itu dulu disebut Tugu Golong-Gilig.

Bentuk Tugu Golong-Gilig itu, konon, puncaknya berupa golong (bulatan mirip bola) dan bawahnya berbentuk bulat panjang/silindris atau gilig. Tugu Golong-Gilig tersebut melambangkan tekad yang golong gilig (menyatunya pimpinan/raja dengan rakyatnya). Makna lebih jauh adalah bersatunya raja dan rakyatnya dalam perjuangan melawan musuh maupun menyatu dalam membentuk pemerintahan dalam satu negara. Di sisi lain juga bisa dimaknakan sebagai hubungan antara manusia dengan Sang Khalik.

Jika melihat makna Tugu Golong-Gilig adalah bersatunya antara raja dan rakyat, maka hal itu bisa dimengerti karena pendiri Kerajaan Yogyakarta – kala itu – dikenal sebagai pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Mataram Islam yang justru dikuasai penjajah Belanda. Pangeran Mangkubumi (kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I) memilih memberontak dan memisahkan diri daripada kerajaan di bawah pengaruh kekuasaan Belanda.

Pernah Runtuh
Tugu Golong-Gilig semula dibangun setinggi 25 meter. Kemudian karena gempa tektonik pada 10 Juni 1867 atau 4 Sapar Tahun EHE 1284 H atau 1796 Tahun Jawa sekitar pukul 05.00 pagi, tugu itu rusak terpotong sekitar sepertiga bagian. Musibah itu bisa terbaca dalam candra sengkala – sebuah catatan kata yang bermakna angka tahun -- Obah Trusing Pitung Bumi (1796).

http://www.tembi.org/dulu/tugu_yogyakarta_tahun_1928/image002.jpg

Tugu itu kemudian diperbaiki oleh Opzichter van Waterstaat/Kepala Dinas Pekerjaan Umum JWS van Brussel di bawah pengawasan Pepatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo V. Lalu tugu baru itu diresmikan HB VII pada 3 Oktober 1889 atau 7 Sapar 1819 Tahun Jawa. Oleh pemerintah Belanda, tugu itu disebut De Witte Paal (Tugu Putih).

Menurut kerabat Kraton Yogyakarta yang juga Kepala Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Mas Haji Tirun Marwito SH; saat ini Kraton Yogyakarta memang sedang mengkaji kemungkinan mengembalikan Tugu Yogya ke bentuk asalnya. ”Bentuk Tugu yang sekarang ini sudah direkayasa oleh pihak penjajah Belanda saat itu. Akibatnya makna filosofinya sudah berubah,” tuturnya.

Saat dibangun kembali oleh pemerintah Belanda itu, di sana ada candra sengkala Wiwaraharja Manunggal Manggalaning Praja atau tahun Jawa 1819 yang berarti pintu menuju kesejahteraan bagi para pemimpin negara. Hal itu jelas bertentangan dengan simbol Golong-Gilig. Oleh sebab itulah maka pihak Kraton Yogyakarta berniat mengubah bentuk tugu yang sekarang.

”Bila nanti rencana itu dilaksanakan, ada beberapa kemungkinan yang akan ditempuh. Misalnya, Tugu Yogya yang ada sekarang ini dipindah dan diletakkan di pinggir jalan sebagai monumen bahwa Tugu Yogya pernah berbentuk seperti itu. Lalu di lokasi tempat tugu itu berada dibangun kembali Tugu Golong-Gilig seperti yang pernah dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I,” kata Tirun.

sumber: http://haxims.blogspot.com/2010/02/tentang-tugu-yogyakarta.html

Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Indonesia dan Hak Asasi Manusia
James Luhulima, WARTAWAN KOMPAS
Sumber : KOMPAS, 7 Januari 2012


Dalam pernyataan tahunan di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Rabu (4/1), Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan, Indonesia telah berhasil terus meningkatkan profilnya dalam diplomasi multilateral di bidang hak asasi manusia.
Selama tahun 2011, kata Marty, Indonesia terus meningkatkan sumbangannya dalam upaya global bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta merefleksikan secara lebih memadai dan lebih bernuansa sejumlah perkembangan hak asasi manusia di Tanah Air.

Marty menambahkan, pengakuan masyarakat internasional atas peran Indonesia di forum global mengenai hak asasi manusia tecermin sangat nyata pada saat pemungutan suara untuk keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2011-2014. Indonesia telah memperoleh suara dukungan tertinggi di antara calon-calon terpilih lain, yakni 184 suara.

Pernyataan itu terasa mengentak. Apalagi ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengemukakan, dalam konteks ini, Indonesia merupakan salah satu negara kunci dalam memajukan sejumlah isu, antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat secara damai, dan isu hak asasi manusia yang terkait dengan perkembangan media massa sosial/internet.

Mengapa pernyataan itu terasa mengentak? Sebab, keberhasilan Indonesia meningkatkan profilnya dalam diplomasi multilateral di bidang hak asasi manusia itu tidak ditopang oleh keberhasilan Indonesia melindungi hak asasi manusia dari warga negaranya di dalam negeri.

Padahal, pemahaman umum adalah politik luar negeri suatu bangsa merupakan cerminan dari politik atau kondisi di dalam negeri dari negara itu. Secara teoretis, seharusnya jika kiprah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia di panggung internasional cukup baik, kiprah Indonesia di dalam negeri pun harus baik.

Kenyataannya, di dalam negeri, kiprah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia sangat tidak memadai, terutama dalam melindungi dan menjaga kebebasan berserikat secara damai. Hampir setiap bulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan dari masyarakat tentang hal-hal yang mengancam kebebasan beragama, seperti kesulitan membangun gereja di daerah-daerah tertentu serta penggerebekan kelompok-kelompok agama dan kepercayaan.

Pemerintah bahkan tidak hanya melakukan pembiaran, tetapi juga terlibat dalam konflik dan kekerasan. Ini membuat hak-hak dasar warga negara dan tegasnya hak atas rasa aman terancam. Kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor adalah dua kasus di antara banyak kasus lain. Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja itu. Padahal, Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan atas pembekuan IMB tersebut.

Dan, ketika Wali Kota Bogor menolak untuk melaksanakan perintah Mahkamah Agung, tampak seolah-olah tidak ada yang memedulikannya. Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin tetap dilarang memasuki lokasi gereja.

Kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada seorang wali kota berani menentang perintah Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi dan pejabat di atasnya tidak mengambil tindakan apa pun atas pembangkangan itu. Jika seorang wali kota saja mengabaikan perintah Mahkamah Agung, tanpa ada tindakan apa pun, lalu bagaimana orang-orang lain mau menghormati lembaga hukum tertinggi itu.

Daftar pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri dapat diperpanjang dengan deretan peristiwa kekerasan lain, misalnya penembakan di Mesuji (Lampung) dan Bima (Nusa Tenggara Barat) atau serbuan dan pembakaran terhadap pesantren, mushala, dan rumah warga Islam mazhab Syiah di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur.

Strategi

Melihat masih buruknya kiprah pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia di dalam negeri, kita bertanya-tanya, apakah dunia internasional tidak melihat hal tersebut?
Muncul pemikiran, jangan-jangan pengakuan masyarakat atas peran Indonesia di forum global mengenai hak asasi manusia itu merupakan strategi untuk mendorong agar Indonesia melindungi hak asasi manusia di dalam negeri.

Ada baiknya memang pemerintah segera membenahi masih buruknya kiprah pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia di dalam negeri sehingga Indonesia dapat tetap berkiprah di dunia internasional dalam bidang hak asasi manusia dengan kepala tegak.

Dengan demikian, di masa depan, kita tidak perlu khawatir dengan munculnya berita dan foto seperti protes sandal atas tidak adanya rasa keadilan terhadap AAL yang masih di bawah umur, yang pada hari-hari ini menghiasi surat kabar-surat kabar besar dunia.